Banda Aceh – Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Aceh dengan tegas menolak kenaikan BBM yang sedang diwacanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Aceh T. Denis Feronika kepada Awak Wartawan kamis, 8 September 2022 melalui pers rilisnya.
Kenaikan harga BBM sungguh tidak tepat saat ini mengingat masyarakat baru pulih dan bangkit dari pandemi covid 19, Sudah di bebani dengan kenaikan harga BBM.
BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah,” ungkap dia.
Terlebih, kata T. Denis melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.
Ia menuturkan tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen. Tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.
“Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN),” tandasnya.
bahwa anggaran subsidi dan kompensasi bisa kembali bengkak menjadi Rp198 triliun pada tahun ini jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan pembatasan kuota pembelian pertalite dan solar.
“Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun nggak akan cukup,” kata T. Denis Ketua PW IPM Aceh
PW IPM ACEH menegaskan, bila harga pertalite dan solar naik, sudah pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, membantu daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.
“Kita memahami bahwa Beban APBN sudah sangat berat. Namun Subsidi BBM ini ada solusi dengan mendisiplinkan penggunanya. Tidak perlu lagi kendaraan mahal mengkonsumsi BBM subsidi. Sudah banyak meningkatkan BBM ini yang mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijaksana untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi”, tutup T. Denis,{*}
Komentar